Hindari Praktek Menyimpang, KPU Klungkung Perdalam Tata Kerja

  • 17 Maret 2020
  • 17:05 WITA
#adp

Semarapura, kpu-klungkungkab.go.id - Untuk tercapainya pemilu dan pemilihan jurdil maka diperlukan ada perangkat hukum pada setiap proses pelaksanaan, termasuk di internal penyelenggara untuk melindungi penyelenggara dari praktek menyimpang. Karena itu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Klungkung I Wayan Sumerta melaksanakan sosialisasi tentang tata kerja (PKPU no.8 2019) dan dengan Perubahannya yakni PKPU no.3 tahun 2020 kepada pegawai dan komioner KPU, Senin (16/3). Dikatakan Sumerta, uraian tugas dan mekenisme kerja organisasi, sebagaimana bunyi PKPU tentang tata kerja tersebut adalah uraian mulai dari penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban kerja. Semua peserta mengikuti dengan antusias. Materi yang disampaikan meliputi Divisi dengan tugas pokoknya masing-masing, tentang Korwil, hubungan kerja komisioner dengan sekretariat, soal hak cuti. Ditambakan dlm PKPU Perubahan beberapa tugas yang di PKPU 8.2019 kini di PKPU 3 tahun 2020 digeser ke dari Divisi ke Divisi yang lain."Misalnya soal dana kampanye yang dulu ditangani Divisi Hukum Sekarang digeser ke Divisi Teknis", jelas komisioner asal Desa Tohpati, Banjarangkan ini. (Sum,div hukum).

Komentar