SELESAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMILU, KPU KLUNGKUNG MONITORING DAN BINA BENDAHARA PPK, PPS

  • 15 November 2014
  • 07:00 WITA

Nusa Penida, Walaupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden empat bulan telah berlalu, namun pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak boleh dilupakan dan sebuah keharusan untuk disetorkan oleh bendahara ditingkat Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS), walau masa kerja mereka sudah berakhir, hal itu diungkapkan Kepala Suba Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Kabupaten Klungkung Ida Bagus Made Weda pada saat memandu rombongan mengadakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan pemilu di Kantor Camat Nusa Penida, Kamis 13 Nopember 2014 yang diterima langsung Bendahara PPK I Nyoman Karyawan). Rombongan yang terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Klungkung I Made Kariada, SE, SH, dan enam staf sekretariat ini mengagendakan monitoring dan pembinaan ini selama tiga hari sampai tanggal 15 Nopember 2014 ini dengan melakukan pengecekan SPJ – SPJ ya jika ada kekurangan maupun kesalahan. Pihaknya juga berharap karena ini merupakan kewajiban setelah uang dicairkan harus dipertanggungjawabkan dengan transparan dan kredibel sesuai dengan kenyataan, jadi adminitrasi juga harus tertib dan sesuai aturan keuangan yang berlaku.
KPU dalam hal ini menginginkan teman – teman yang melaksanakan tugas pemilu ditingkat kecmatan maupun desa menjadi nyaman kedepan serta menjadi contoh yang baik dalam pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran pemerintah seuai peruntukannya. Pemilu memang sudah lewat namun jika pihak PPK maupun PPS yang belum menyetorkan SPJ agar segera menyampaikannya ke KPU Kabupaten Klungkung dan jika mengalami kesulitan maka Sekretariat akan membentuk tim yang nantinya akan mendampingi sampai administrasi pertanggungjawaban itu tuntas, maka dari itu PPK dan PPS harus segera menyampaikan jika menemui kendala. Memang dari 59 PPS dan 4 PPK hanya beberapa yang belum menyetorkan laporan untuk itu setelah datang dari Nusa Penida, Tim juga akan menyisir desa – desa yang ada di tiga kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Banjarangkan. dari hasil monitoring dan pembinaan disambut baik oleh PPS dan PPK, ini disampaikan oleh Bendahara PPK Nusa Penida I Nyoman Karyawan dimana KPU Kabupaten Klungkung selama ini selalu memberikan pedoman dan pendampingan dalam pembuatan SPJ dari tahun 2013 tahapan pemilu dimulai, hingga Pemilu legislatif dan sekarang pemilu presiden, maka dari itu kesadaran pihak PPS harus selalu dipupuk agar kedepan jika menghadapi pemilu baik pemilu kepala daerah dan pemilu yang lainnya selalu mengedepankan pemenuhan kewajiban administrasi keuangan yang tertib dan tepat waktu.
Pembinaan dan pendampingan sangat perlu karena keterbatasan SDM yang dimiliki serta banyakanya kegiatan yang harus dilakukan ditingkat desa dikarenakan staf desa pasti yang mengerjakan juga adminstrasi pemilus, sehingga rangkap kegiatan kadang membingungkan. Maka dari itu penyederhanaan dan memberikan peluang bagi penyelenggara pemilu secara bertahap dan berkelanjutan dalam pelatihan – pelatihan penggunaan anggaran dan tertib adminstrasi sangat tepat dilakukan oleh KPU Kabupaten Klungkung, serta pola jemput bola walaupun pemilu telah lama berakhir menjadi panutan dan apresiasi positif buat penyelenggara di tingkat bawah yang begitu sibuk serta banyaknya tugas – tugas rutin dan pembangunan di tingkat desa maupun kecamatan. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan beberapa laporan adminstrasi keuangan yang telah selesai dan disetorkan melalui PPK dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Klungkung untuk diarsipkan.

Komentar